The 3rd Indonesian Palm Oil Plantation Business and Legal Forum 2013 – PASTI JALAN

The 3rd Indonesian Palm Oil Plantation Business and Legal Forum 2013

Kepatuhan Hukum dan Pembiayaan pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Hotel Le Meredien – Jakarta | Selasa & Rabu,  28-29 Mei 2013  | Rp. 6.000.000

 

 

Pendahuluan

Setidaknya ada dua hal permasalahan yang pada saat ini, patut dicermati oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yaitu permasalahan kepastian hukum dan tindak lanjut terhadap kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut. Dua permasalahan tersebut sekarang ini paling tidak cukup membuat kalangan pengusaha perkebunan kelapa sawit pusing kepala.

Para pengusaha perkebunan kelapa sawit terutama para pengusaha besar tentunya pada saat ini harap-harap cemas menanti diterbitkannya revisi atas permentan no 26/2007. Kecemasan tersebut bermula dari adanya wacana pembatasan atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit bagi perusahaan yang masih dalam satu group, yang hanya diperbolehkan memiliki lahan perkebunan maksimal 100.000 ha.

Bagi pengusaha besar sudah barang tentu kebijakan ini (apabila jadi diberlakukan) akan menghambat rencana ekspansi mereka. Demikian pula bagi pemerintah daerah, kebijakan pembatasan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dianggap sebagai disinsentif bagi perkembangan investasi dan pendapatan asli daerah. Sementara bagi sebagian kalangan petani kecil, ada yang berpendapat bahwa kebijakan ini justru akan mempersempit kesempatan untuk meningkatkan penghasilan sebagai akibat berkurangnya investasi perusahaan besar. Akan tetapi, diluar pendapat yang kontra atas pembatasan kepemilikan lahan tersebut, sebagian kalangan ada juga yang menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu solusi mengatasi konflik lahan yang sering terjadi akhir-akhir ini dan juga merupakan upaya yang jitu untuk membatasi kepemilikan asing atas lahan sawit serta menjadikan rakyat Indonesia sebagai tuan rumah di negara sendiri.

Permasalahan Kedua yang saat ini menjadi pemikiran bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit adalah tentang kelanjutan moratorium hutan primer dan lahan gambut. Apakah setelah Mei 2013, nanti, kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan memperpanjang masa berlakunya moratorium dengan mengeluarkan pengganti inpres no 10 tahun 2011? Atau dihentikan?. Perpanjangan moratorium tersebut, tentu saja akan dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro investasi sedangkan dilain pihak para lembaga lingkungan tentu sangat berharap agar kebijakan moratorium ini akan terus berlanjut sehingga kelestarian alam dapat dijaga.

Seluruh permasalahan tersebut akan dibahas tuntas oleh para pembicara dalam forum ini dan diharapkan juga adanya partisipasi penuh dari peserta forum untuk memberikan usulan dan kritik terhadap berbagai kebijakan tersebut. Selain itu pada hari kedua, peserta forum akan diberikan workshop-worskhop baik sehubungan dengan pengetahuan legal maupun teknis dari usaha perkebunan, sehingga penyelenggara berharap, forum ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para peserta dan usahawan perkebunan kelapa sawit.


Run Down Acara

Hari ke-1

 Selasa, 28 Mei 2013
07.30 – 08.00Registrasi dan Coffe Morning
Opening Remarks
08.20 – 08.30Sambutan dari ICBLS
Panel (1)Rencana Pembatasan Kepemilikan Lahan Sawit dan Pokok-Pokok Usulan Revisi Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Ijin Usaha Perkebunan
Sesi I :08.30 –10.30Rincian Permasalahan dan Usulan Penyempurnaan Permentan No. 26/2007
Ir. Mukti Sardjono  M.ScSekjen Direktorat Perkebunan
Sesi Tanya Jawab
Sesi II :10.00 – 12.00Pembatasan Kepemilikan Lahan Sawit dan Upaya Mengatasi Konflik Kepemilikan Lahan Sawit
Mas Achmad SantosaKetua Pokja Pengkajian dan Penegakan Hukum Satgas REDD
Sesi Tanya Jawab
Sesi III :10.00 – 12.00Kendala dan Komplikasi Implementasi  Wacana Pembatasan Kepemilikan Lahan Sawit
Achmad ManggabaraniKetua Umum  Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB)
Sesi Tanya Jawab
12.00 – 13.00Lunch and Networking Session
Panel 2Kelanjutan Moratorium Kawasan Hutan Primer dan Lahan Gambut
Sesi IV13.00 – 15.00Kebijakan Kementerian Kehutanan  Mengenai Moratorium Kawasan Hutan Primer dan Lahan Gambut
DR. Ing. Hadi DaryantoSekjen Kementerian Kehutanan
Sesi Tanya Jawab
Sesi V14.00 – 16.00Dampak Pelaksanaan Moratorium Hutan  Primer dan Lahan Gambut terhadap Perkembangan Investasi Sawit
Joko SupriyantoSekjen GAPKI
Sesi Tanya Jawab
Sesi VI14.00 – 16.00Dampak Pelaksanaan Moratorium Terhadap Peningkatan Investasi dan PAD Daerah
Isran NoorKetua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
Sesi Tanya Jawab

 

Hari ke-2

 Rabu, 29 Mei 2013
08.00 – 08.30Registrasi & Coffee Morning
Workshop 2
08.30 – 09.30Pengetahuan Teknis Industry Kelapa Sawit
Iyung Pahan(DMI Consulting Group)
Sesi Tanya Jawab
Workshop 3
09.30 – 11.00Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan dan Pembahasan A-Z Pemerolehan Lahan Perkebunan terkait Kawasan Hutan
Ir. Tri Joko Mulyono,MM (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi)
Sesi Tanya Jawab
10.30 – 12.00Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Terkait Usaha Perkebunan dan Upaya Pencegahannya
Nasrullah SH 
12.00- 13.00Lunch and Networking Session
Workshop 4
13.00-14.15Tata Cara Pemerolehan dan Proses Sertifikasi HGU dari A-Z terkait Perkebunan Kelapa Sawit
DR. Guna Negara(Direktur Penggunaan dan Penetapan Hak Tanah BPN)
Sesi Tanya Jawab
Workshop 5
14.00-15.15Kebijakan Bank untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi perkebunan Kelapa Sawit skala kecil dan Menengah
BRI
Sesi Tanya Jawab
Workshop 6
15.00-16.30(Penerapan Standarisasi ISPO serta Mengelola dan Mengatasi Konflik di Lahan Perkebunan)
DR., IR., Latief Rachman MSc, MBA. Ph.d
Sesi Tanya Jawab
16-30- SelesaiPenutup

 

 

 

Durasi:

(08.30 – 16: 30 WIB)

Waktu dan Tempat

Selasa &Rabu, 28 – 29 mei 2013

Le- Meridien Hotel Jakarta

 

Biaya Registrasi:

Rp. 6.000.000,   # 2x Coffee Break, Lunch, (CD Materi, foto dokumentasi acara,  sertifikat )

 


About the Author:

http://www.twitter.com/avisdjamal

Post a Comment